Mahkamah Konstitusi Rusia Menyatakan Aset Kripto Termasuk Dalam Hak Kekayaan

iconKuCoinFlash
Bagikan
Share IconShare IconShare IconShare IconShare IconShare IconCopy
AI summary iconRingkasan

expand icon
Mahkamah Konstitusi Rusia memutuskan bahwa aset kripto dilindungi dalam hak kekayaan, yang memengaruhi perkara perdata dan pidana yang melibatkan aset digital. Keputusan ini mendukung aparat penegak hukum dan pengadilan dalam menangani sengketa terkait kripto yang dicuri atau diperebutkan. Aset berisiko tinggi kini mendapat dukungan hukum yang lebih jelas, meskipun belum dilaporkan kepada otoritas pajak. Kasus ini berasal dari seorang warga Moskow yang meminjamkan 1.000 USDT pada tahun 2023. Pengadilan tingkat bawah menolak gugatannya karena adanya celah dalam peraturan aset digital. Putusan ini sejalan dengan regulasi kripto yang berkembang di Rusia dan mendahului reformasi bergaya MiCA. Analis melihat keputusan ini sebagai langkah menuju kejelasan hukum yang lebih kuat bagi pemegang kripto.

Odaily Planet Daily News: Pengadilan Konstitusi Rusia baru-baru ini memutuskan bahwa aset kripto termasuk dalam lingkup harta yang dilindungi hak kekayaan. Putusan ini dianggap akan memiliki dampak signifikan terhadap sengketa sipil dan kasus pidana yang melibatkan aset kripto di masa depan.

Ignat Likhunov, kepala kantor hukum Rusia Cartesius, mengatakan bahwa putusan ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi lembaga penegak hukum dan pengadilan dalam menangani masalah aset digital yang dicuri atau terlibat sengketa, sekaligus menetapkan preseden penting. Putusan tersebut juga menegaskan bahwa selama aset kripto diperoleh secara sah, hak kepemilikan atas aset tersebut tetap harus dilindungi secara hukum, meskipun belum dilaporkan kepada otoritas pajak.

Kasus ini berasal dari gugatan perdata yang diajukan oleh warga Moskow, Dmitry Timchenko. Pada tahun 2023, Timchenko meminjamkan 1000 koin USDT kepada seseorang, tetapi peminjam tidak mengembalikannya sesuai kesepakatan. Sebelumnya, pengadilan tingkat bawah menolak gugatannya dengan alasan "koin stabil tidak termasuk dalam cakupan undang-undang aset keuangan digital". Namun Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa tidak melaporkan aset kripto tidak serta-merta menghilangkan hak kepemilikan atas aset tersebut, dan kewajiban pelaporan hanya berlaku bagi penambang.

Putusan ini diumumkan saat Rusia sedang mendorong rancangan undang-undang regulasi kripto putaran baru. Analisis mengatakan, putusan ini memberikan jaminan hukum yang lebih jelas bagi pemegang aset kripto sebelum undang-undang tersebut selesai. (DL News)

Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini. Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.