CEO Ripple Mendesak Pengesahan Undang-Undang CLARITY Seiring Jelang Pemungutan Suara di Senat

icon币界网
Bagikan
AI summary iconRingkasan
CEO Ripple Brad Garlinghouse mendesak agar Undang-Undang CLARITY segera disahkan setelah Summit Inovasi Gedung Putih Trump. RUU tersebut, yang akan menghadapi pemungutan suara di Senat pada 15 September, akan memperluas pengawasan CFTC terhadap crypto dan membatasi wewenang SEC di pasar sekunder. Ripple, yang terlibat dalam gugatan SEC terkait XRP, dapat mengalami perubahan regulasi besar-besaran. Jadwal DPR juga semakin ketat, dengan lebih sedikit hari pemungutan suara penting. Asosiasi Sheriff Nasional tetap netral, dengan alasan adanya detail yang belum terselesaikan. Sementara itu, BTC semakin dipandang sebagai lindung nilai terhadap inflasi.
Berita CoinWorld:

CEO Ripple, Brad Garlinghouse, baru-baru ini secara terbuka mendukung Undang-Undang CLARITY AS, dan menyerukan Kongres untuk segera mempercepat undang-undang terkait setelah KTT Inovasi Trump di Gedung Putih. Ia menyatakan bahwa Amerika Serikat masih memiliki ruang untuk menjadi "ibu kota kripto global," dengan kunci utama adalah menyelesaikan sisa pekerjaan.

Undang-undang akan menata ulang pembagian kewenangan regulasi

Inti dari Undang-Undang CLARITY adalah memperluas wewenang regulasi Commodity Futures Trading Commission (CFTC) AS atas perdagangan kripto, sekaligus mempersempit peran Securities and Exchange Commission (SEC) AS di pasar sekunder kripto. Bagi Ripple, isu ini sangat sensitif, karena perusahaan sebelumnya telah lama terlibat dalam litigasi dengan SEC terkait XRP.

Senat memilih pada 15 September

Rancangan undang-undang ini akan diajukan untuk pemungutan suara di Senat pada 15 September, di mana para anggota akan terlebih dahulu memutuskan apakah akan melanjutkan H.R. 3633. Jika mendapatkan dukungan 60 suara, Senat baru dapat memasuki proses debat, amandemen, dan pemungutan suara selanjutnya.

Jendela waktu Dewan Perwakilan Rakyat diperketat

Jadwal juga menjadi lebih ketat. Anggota Partai Republik Dewan Perwakilan Rakyat AS telah membatalkan jadwal pemungutan suara untuk dua minggu yang mencakup 21 September dan 28 September, menghapus 8 hari kerja dari kalender legislatif. Para anggota diharapkan meninggalkan Washington sekitar 17 September, sehingga waktu yang tersedia bagi Dewan Perwakilan Rakyat untuk menangani undang-undang yang telah diubah di Senat menjadi lebih sedikit.

Kelompok penegak hukum menjadi netral

Asosiasi Sheriff Nasional Amerika baru-baru ini juga mengubah posisinya terhadap undang-undang tersebut menjadi netral. Dalam surat yang dikirimkan kepada pemimpin Senat, organisasi tersebut menyatakan bahwa isi undang-undang tersebut cukup kompleks dan masih ada beberapa detail yang belum ditentukan. Sebelumnya, Major County Sheriffs of America juga telah berpindah ke posisi netral pada bulan Juli.

Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini. Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.