Australia Mencari Denda A$54,6 Juta Terhadap Telegram atas Dugaan Kegagalan Menangani Konten Teroris

iconCoinEdition
Bagikan
AI summary iconRingkasan
Regulator eSafety Australia telah mengajukan tindakan hukum terhadap Telegram, menuntut denda sebesar A$54,6 juta karena dugaan kegagalan menghapus konten pro-terorisme. Agensi tersebut menyatakan Telegram membiarkan materi ekstremis tetap online selama periode panjang meskipun ada laporan pengguna dan kekhawatiran keamanan. Kasus ini mencakup keterlambatan dalam menghapus konten yang terkait dengan serangan di Christchurch dan Buffalo. eSafety mengklaim platform tersebut gagal menghentikan pembagian berulang-ulang materi ilegal. Berita kripto ini menyoroti tekanan regulasi yang terus berlanjut terhadap platform teknologi.

Regulator eSafety Australia telah meluncurkan tindakan hukum terhadap Telegram atas dugaan kegagalan menghapus konten pro-teror. Badan tersebut menuntut denda potensial sebesar A$54,6 juta setelah penyelidikan selama satu tahun terhadap praktik keamanan Telegram. Pejabat menuduh layanan pesan tersebut gagal menangani materi ekstremis berbahaya meskipun ada laporan pengguna dan kekhawatiran keamanan.

Investigasi menyoroti kekhawatiran keamanan

Regulator menyatakan bahwa Telegram membiarkan video teroris dan konten kekerasan ekstrem tetap dapat diakses dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, pejabat mengatakan platform tersebut gagal menghapus akun, grup, dan saluran terkait setelah menerima peringatan. Investigasi juga mengidentifikasi keterlambatan dalam menangani materi yang terkait dengan serangan besar, termasuk insiden Christchurch dan Buffalo.

Selain itu, eSafety menuduh Telegram tidak memiliki langkah-langkah kuat untuk mencegah distribusi berulang-ulang konten ilegal. Platform ini melayani lebih dari satu miliar pengguna secara global dan menarik sekitar 1,5 juta kunjungan dari Australia setiap bulan. Oleh karena itu, regulator berargumen bahwa layanan digital besar harus melindungi komunitas dari bahaya daring serius.

Tindakan regulasi menargetkan tanggung jawab daring

Komisaris eSafety Julie Inman Grant mengatakan kasus ini menunjukkan pentingnya akuntabilitas platform yang lebih kuat. Akibatnya, eSafety terus mendorong layanan untuk meningkatkan deteksi, sistem pelaporan, dan perlindungan pengguna. Regulator menekankan bahwa grup Telegram dapat mencapai 200.000 anggota, menciptakan risiko signifikan ketika konten berbahaya menyebar.

Terkait: Korsel Menangkap Tiga Tersangka atas Penipuan Jaringan Flare XRP Palsu

Penafian: Informasi yang disajikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan pendidikan. Artikel ini tidak merupakan nasihat keuangan atau nasihat apa pun. Coin Edition tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan konten, produk, atau layanan yang disebutkan. Pembaca disarankan untuk berhati-hati sebelum mengambil tindakan apa pun yang terkait dengan perusahaan.

Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini. Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.